Dana BOS “Disunat” untuk Progres Ujian Nasional, Sekolah Tidak Keberatan

International School Jakarta

International School Jakarta – Kepala SMAN 1 Pakem Kristya Mintarja menyambut bagus kebijakan pemerintah dalam mengaplikasikan beberapa dana BOS untuk progres Ujian Nasional (UN). Kebijakan itu menurutnya bisa mengurangi muatan masyarakat sebab salah satu sumber dana UN ialah dana komite sekolah.

“Selama ini dana UN berasal dari beragam sumber mulai dari APBD, Bosda sampai komite. Tapi ini kan berhubungan komite ini dicoba oleh pemerintah muatan masyarakat akan dikurangi. Sehingga penerapan lebih dikedepankan di BOS,” terangnya seperti diberitakan dari Solopos, Jumat (2/1/2018).

Kristya mengakui kebijakan penerapan dana BOS untuk UN itu relatif baru, sebab tahun sebelumnya tak pernah mengaplikasikan BOS sehingga pengerjaannya seharusnya menjalankan penyesuaian diri dalam perencanaan. Dia mempertimbangkan pengunaan BOS sebagai salah satu sumber dana untuk progres UN tak memberi pengaruh operasional sekolah. Pemerintah sendiri sudah menaikkan bantuan operasional untuk SMA di DIY menjadi Rp3,5 juta per siswa, dengan rincian dana BOS Rp1,4 juta, Bosda Rp900.000 dan dana APBD DIY sebesar Rp1,5 juta.

“Kebetulan di DIY ini (operasional) dari APBD ditambah. Seandainya perencanaan anggaran semenjak permulaan tahun, nah bila berharap gunakan BOS nanti anggarannya tinggal mengalihkan saja,” ungkapnya.

Terpisah Ketua Musyawarah Apabila Kepala Sekolah Kejuruan DIY Agus Waluyo mengatakan, penerapan dana Bosda untuk progres UN di SMK tergolong telah lama. Sementara, untuk penerapan dana BOS untuk UN sudah diawali semenjak 2017, melainkan waktu itu belum sepenuhnya tersusun. SMK justru lebih gampang dalam mengaplikasikan dana BOS untuk UN, sebab salah satu item juknis penerapan BOS termasuk dalam progres UN, yakni uji kompetensi produksi khusus SMK.

Untuk perencanaan pengajuan dana UN diajukan pantas dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah di permulaan tahun ajaran. penerapan dana BOS untuk progres UN sebab seharusnya berhaluan pada juknis yang mengikat. Banyak sekolah yang tak berani mengambil risiko, mengkhawatirkan sekiranya dikerjakan audit ditemukan kekeliruan perencanaan dalam penerapan BOS untuk UN, sehingga banyak yang mengaplikasikan dana komite sekolah.

 

Baca Juga : International School In Jakarta